Sabtu, 14 Januari 2012

DPR Desak Pemerintah Siapkan Blueprint Konversi BBM


Tribunnews.com - Sabtu, 14 Januari 2012 06:09 WIB
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mardani, Anggota Komisi Energi Nasional DPR RI melihat pemerintah panik dan tidak memiliki solusi yang sistematis untuk mengatasi terjadinya overquota Bahan Bakar Minyak (BBM) subsisdi yang terjadi setiap tahun.
Apalagi, menurutnya, saat ini desakan masyarakat sangat besar agar pemerintah segera menata masalah kebijakan energi ini.
"Karenanya siapkanlah secara matang dan melibatkan semua stakeholder termasuk DPR RI, pemerintah jangan bertindak sembrono.”
“Kami (DPR) siap dan punya waktu yang cukup kok untuk membahas kebijakan ini ke depan. Penyesuaian anggaran untuk melaksanakan kebijakan ini bisa kita lakukan pada pembahasan APBN Perubahan 2012 nantinya. Yang kami inginkan adalah menyiapkan kebijakan ini secara matang dan berpihak pada kesejahteraan rakyat,” ujar anggota DPR RI yang berasal dari Dapil VII Jabar (Kab. Bekasi, Karawang, Purwakarta) ini, di Jakarta, dalam rilisnya, Jumat (13/1/2012).
Lebih lanjut ia mengatakan kebijakan subsidi BBM yang dilaksanakan pemerintah selama ini dianggap gagal karena lebih banyak subsidi tersebut jatuh kepada orang kaya. Misalnya melalui penggunaann BBM bersubsidi premium yang diberikan kepada pengguna kendaraan pribadi yang pada tahun 2011 mencapai 25,49 juta kiloliter.
Sementara sebagian besar masyarakat bawah yang tidak memiliki kendaraan pribadi tidak dapat menikmati subsidi ini.
Lebih lanjut ia menyebutkan akar masalah kebijakan BBM selama ini adalah adanya kesalahan paradigmatik dan pendekatan yang tidak komprehensif. Kesalahan paradigmatik itu karena masih berkutat pada energi konvensional seperti premium, pertamax, solar dan lain-lain. Bahkan dengan mensubsidinya.
"Sementara itu, kita tidak serius menata sumber enegri baru mulai dari gas, nabati, hingga elektric vehicle.” Mardani menjelaskan secara lebih rinci.
“Kami minta agar pemerintah membuat Blueprint Energy terlebih dahulu. Blueprint Energy ini harus meliputi pemetaan demand energi seperti kebutuhan untuk transportasi, rumah tangga, industri dan lain-lain dan dan diklasifikasikan," pintanya.
Selain itu, di sisi suplai juga, pemerintah juga harus berhitung dengan matang dan berfikir untuk kepentingan bangsa ini ke depan.
Bayangkan, imbuh Mardani, yang juga Ketua DPP PKS Bidang Humas ini, supply produksi untuk gas 1.5 juta barrel setara minyak dan 0.93 juta barel minyak. Sayangnya, Indonesia masih impor minyak dengan harga mahal.
"Karena kebutuhan kita 1.4 juta barel per hari dan mengekspor gas 0.78 juta barel setara minyak dengan harga murah. Betapa banyak kerugian negara dengan 'kebodohan' kebijakan ini. Kemudian, gas alam dijual dengan 3.8 dolar per MMBTU sementara dalam negeri kekurangan pasokan dan kita siap membeli 7 dolar per MMBTU. Sungguh ironis.“
Jika saja, tegasnya, pemerintah cerdas dan berani serta benar-benar berpikir untuk kesejahteraan rakyat, maka tidak kurang dari 79 trilyun devisa dapat diselamatkan. Dan, pada saat yang sama  akan mendapat tambahan PDB lebih dari 3% karena turunnya harga energi di Indonesia.
"Sehingga harga produk barang dan jasa semakin murah dan menjadikan kita semakin kompetitif. Lebih dari itu, pertumbuhan ekonomi akan meningkat dan lapangan kerja tersedia lebih banyak,” ujarnya.
Penulis: Srihandriatmo Malau

Tidak ada komentar:

Posting Komentar