Subsidi BBM: Benahi Transportasi Publik, Pemerintah Bisa Hemat 18 Trilyun

Jakarta (9/2) – Menanggapi keinginan pemerintah untuk melakukan revisi UU APBN Tahun 2012 khususnya terkait dengan kebijakan pembatasan BBM melalui opsi pengurangan subsidi alias menaikkan harga BBM, Mardani, Anggota Komisi VII DPR RI, merisaukan alasan utama Pemerintah tersebut adalah karena menaikkan BBM merupakan opsi paling mudah. “Sungguh sangat disesalkan jika alasan kemudahan menjadi alasan Pemerintah lari dari kesepakatan yang tertuang dalam pasal 7 Undang Undang APBN 2012. Kami berharap Pemerintah tidak selalu berfikir instan dalam menyelesaikan  masalah subsidi BBM karena ini bagian dari Kebijakan Energi Nasional yang perlu pemikiran yang integral, comprehensive dan berkelanjutan. Dan karenanya diperlukan keuletan dan kesabaran.” Tandas Mardani yang berasalah dari Dapil Jawa Barat VII, meyakinkan pemerintah.

Mardani menambahkan, “Penyebab membengkaknya subsidi bukan hanya disebabkan melonjaknya harga Crude Oil dunia saja, tapi lebih banyak karena terjadinya over quota BBM bersubsidi yang sudah terjadi bertahun-tahun. Solusinya bukan sekedar pembatasan BBM bersubsidi, namun juga pembenahan sistem transportasi publik kita.”

“Salah satu penyebab utama over quota BBM bersubsidi adalah karena sistem transportasi kita yang amburadul, sehingga menyebabkan kemacetan dan inefisiensi penggunaan kendaraan bermotor sehingga menimbulkan pemborosan BBM, “ Jelas Mardani. “Hal ini yang tidak diperhatikan sedikitpun oleh pemerintah.”

Berdasarkan data yang ada, pada tahun 2011 terdapat 8.244.346 kendaraan roda dua dan 3.118.050 roda empat di Jadebotabek dan sebanyak 50.824.128 kendaraan di seluruh Indonesia yang 65% nya merupakan kendaraan roda dua atau sebanyak 17.788.445 kendaraan roda dua dan 33.035.683 kendaraan roda empat. “Kalau pemerintah melakukan pembenahan sistem transportasi publik dan melakukan perbaikan jalan, maka pemerintah dapat menghemat anggaran dari efisiensi penggunaan kendaraan dan tidak adanya kemacetan sebesar Rp 2 Trilyun untuk Jadebotabek dan Rp 18,8 Trilyun untuk seluruh Indonesia.”

Perhitungan tersebut berdasarkan asumsi, bahwa dengan pembenahan transporasi publik dan perbaikan jalan yang dilakukan pemerintah, maka masyarakat akan terhindar dari kemacetan dan cenderung memilih transportasi publik yang nyaman dibandingkan menggunakan mobil pribadi. “Apabila dari jumlah kendaraan yang ada tahun 2011 di atas sebesar 50% saja yang berada di jalan dan penghematan yang dicapai sebesar 0,1 liter untuk kendaraan roda dan 1 liter untuk kendaraan roda empat setiap harinya, setahunnya terdapat 240 efektif hari kerja, maka akan dicapai angka penghematan di atas.” Urai Mardani, yang telah menyelesaikan pendidikan Lemhanasnya dengan baik.

 “Kedepannya setiap kebijakan di bidang energi  Pemerintah hendaknya melalui Dewan Energi Nasional yang merupakan representasi kebijakan yang integral, komprehensif, dan keberlanjutan karena sudah dibahas dengan berbagai stakeholder yang ada”. Mardani berharap lebih jauh. “Jangan seperti sekarang, peemrintah bolak-balik ke DPR karena kebijakan yang disodorkan belum terbahas lintas sektoral sebagai akibat tidak dilibatkannya stakeholder yang terkait”.  Kritik Mardani terhadap Pemerintah.

“Untuk mendapatkan solusi yang sifatnya integral, komprehensif, dan berkelanjutan pastinya bukan 1 (satu) solusi saja. Karena dalam bidang energi banyaknya sektor yang menjadi produsen dan konsumennya, maka kebijakanny akan jamak (lebih dari 1) yang dalam implementasinya harus dilaksanakan secara simultan”. Imbuh Mardani lebih lanjut.

Jika solusi yang dilakukan pemerintah hanya sekedar menaikkan harga BBM atau secara halus mengurangi subsidi, maka persoalan energi ini akan muncul berulang. “Artinya, kembali pemerintah melakukan kebijakan ini tambal sulam dan tidak tuntas! Bukankah semua ini sudah terbukti? Menaikkan harga BBM terus-menerus dan berulang!”. Ulas Mardani yang menyelesaikan studi doktoralnya di UTM Malaysia ini.

Mardani Minta Solusi BBM Secara Komprehensif

(16 Jan 2012 14:18) Mardani (JPI/Dzikry Subhanie)

Senayan - Anggota Komisi Energi DPR RI Mardani mendesak pemerintah untuk segera mengambil sikap mengenai kebijakan pembatasan BBM yang akan diambil, apakah melalui konversi BBM ke BBG atau kebijakan harga BBM yang dilakukan secara komprehensif.

"Hal ini mengingat pemerintah sudah beberapa kali mengalami kuota subsidi BBM yang berlebih," ujar Mardani dalam rilisnya yang diterima Jurnalparlemen.com, Senin (16/1).

Sebagaimana diketahui, kebijakan pemerintah mengenai subsidi BBM selalu mengalami over kuota. Terakhir, tahun 2011 yang lalu, mengalami over kuota dalam jumlah yang cukup besar yaitu mencapai 1,5 juta kiloliter atau setara dengan Rp 3 triliun.

"Kelebihan kuota ini dipastikan berasal dari konsumsi mobil yang meningkat, baik mobil pribadi maupun umum," ujar anggota  dari Dapil Jabal VII ini.

Lebih jauh Mardani menguraikan, peningkatan konsumsi BBM dikarenakan jumlah mobil yang terus meningkat di tengah keterbatasan jalan (yang sangat lambat pertumbuhannya).

"Akibat dari keterbatasan sarana ini adalah menimbulkan kemacetan. Kemacetan demi kemacetan ini sudah dipastikan menghabiskan dan meningkatkan penggunaan BBM yang terbuang percuma begitu saja," ujarnya.

Hal tersebut juga diakui oleh Menteri ESDM Jero Wacik saat memberikan penjelasan dalam Rapat Kerja dengan Komisi Energi DPR RI pagi tadi di Gedung DPR RI. Menurutnya, setiap mobil mengkonsumsi BBM rata-rata 3 liter setiap harinya. Jadi, jika ada 1 juta mobil yang bergerak di jalan, maka otomatis BBM yang dikonsumsinya adalah sebanyak 3 juta liter per hari.

"Artinya, pemborosan penggunaan BBM adalah terkait juga dengan masalah ketersediaan infrastruktur jalan dan pertumbuhan mobil. Sehingga, solusi utamanya adalah bagaimana menambah jalan atau memperbaiki insfrastruktur jalan, atau diversifikasi moda transportasi dan juga mengendalikan pertumbuhan mobil," tegas Mardani.

Menurut Mardani, pembatasan penggunaan BBM melalui konversi BBM ke BBG adalah solusi sekunder dari masalah utama melonjaknya penggunaan BBM ini.

"Jika, hari ini Pemerintah bertekad melaksanakan juga kebijakan Pembatasan BBM melalui konversi BBM ke BBG untuk mobil dinas dan pribadi karena mendasarkan diri pada UU APBN 2012, maka kami juga meminta pemerintah, atas dasar konstitusi yang menuntut pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya, untuk mengambil kebijakan secara komprehensif dan tuntas,” demikian tuntut Mardani.

Karena pembatasan BBM melalui konversi BBM ke BBG adalah solusi sekunder, maka ia meminta pemerintah membuat blue print perbaikan jalan dan pengendalian pertumbuhan mobil. Termasuk perbaikan sistem transportasi umum dan diversifikasi moda transportasi.

"Dengan demikian, kebijakan yang diambil pemerintah tidak tambal sulam dan sektoral, tapi komprehensif. Sehingga aktivitas ekonomi bisa berjalan secara efektif dan efisien," pungkasnya.

Reporter: Jay Waluyo | Penulis: Jay Waluyo | Editor: Abdul Kholis Akbar

http://www.jurnalparlemen.com/news/2012/01/mardani-minta-solusi-bbm-secara-komprehensif

DPR: Komisi Energi Menuntut Solusi BBM Secara Komprehensif

Jakarta (16/01). “Kami meminta pemerintah untuk segera mengambil sikap mengenai kebijakan pembatasan BBM yang akan diambil, apakah melalui konversi BBM ke BBG dan atau kebijakan harga BBM yang dilakukan secara komprehensif. Hal ini mengingat pemerintah sudah beberapa kali mengalami kuota subsidi BBM yang berlebih.” Demikian Mardani, Anggota Komisi Energi DPR RI meminta ketegasan dari Pemerintah dalam Rapat Kerja dengan Menteri ESDM pagi ini (Senin, 16/1/2012).

Sebagaimana diketahui, kebijakan pemerintah mengenai subsidi BBM selalu mengalami overquota dan terakhir tahun 2011 yang lalu mengalami overquota dalam jumlah yang cukup besar yaitu mencapai 1,5 juta kiloliter atau setara dengan Rp 3 Trilyun. “Kelebihan kuota ini dipastikan berasal dari konsumsi mobil yang meningkat, baik mobil pribadi maupun umum.” Tambah Mardani Siera yang berasal dari Dapil Jabal VII (Bekasi, Karawang dan Purwakarta) mencoba menjelaskan.

Lebih jauh Mardani menguraikan, “Peningkatan konsumsi BBM oleh mobil ini dikarenakan jumlah mobil yang terus meningkat di tengah keterbatasan jalan (yang sangat lambat pertumbuhannya). Akibat dari keterbatasan sarana ini adalah menimbulkan kemacetan. Kemacetan demi kemacetan ini sudah dipastikan menghabiskan dan meningkatkan penggunaan BBM yang terbuangpercuma begitu saja”. Hal tersebut juga diakui oleh Menteri ESDM memberikan penjelasan dalam Rapat Kerja dengan Komisi Energi DPR RI pagi ini (Senin, 16/01/2012) di Gedung DPR RI. “Setiap mobil mengkonsumsi BBM rata-rata 3 liter setiap harinya. Jadi, jika ada 1 juta mobil yang bergerak di jalan, maka otomatis BBM yang dikonsumsinya adalah sebanyak 3 juta liter perhari.” Jelas Menteri ESDM.

“Artinya, pemborosan penggunaan BBM adalah terkait juga dengan masalah ketersediaan infrastruktur jalan dan pertumbuhan mobil. Sehingga, solusi utamanya adalah bagaimana menambah jalan atau memperbaiki insfrastruktur jalan, atau diversifikasi moda transportasi dan juga mengendalikan pertumbuhan mobil”. Papar Mardani berusaha mengurai solusi. “Pembatasan penggunaan BBM melalui konversi BBM ke BBG adalah solusi sekunder dari masalah utama melonjaknya penggunaan BBM ini”. Tambah Mardani yang juga Pengurus DPP PKS.

“Jika, hari ini Pemerintah bertekad melaksanakan juga kebijakan Pembatasan BBM melalui konversi BBM ke BBG untuk mobil dinas dan pribadi karena mendasarkan diri pada UU APBN 2012, maka kami juga meminta pemerintah, atas dasar konstitusi yang menuntut Pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya, untuk mengambil kebijakan secara komprehensif dan tuntas!,” demikian tuntut Mardani.  

“Artinya, karena pembatasan BBM melalui konversi BBM ke BBG adalah solusi sekunder dari melonjaknya penggunaan BBM akibat pertumbuhan jumlah mobil di luar kapasitas jalan, maka kami meminta pemerintah membuat blueprint perbaikan insfrastruktur jalan dan pengendalian pertumbuhan mobil, termasuk perbaikan sistem transportasi umum dan diversifikasi moda transportasi.” Tambah Mardani.

“Dengan demikian, kebijakan yang diambil pemerintah tidak tambal sulam dan sektoral, tapi komprehensif, sehingga aktivitas ekonomi bisa berjalan secara efektif dan efisien. ” Demikian alumni UI dan UTM Malaysia ini menegaskan.

Konversi BBM ke BBG, Bukti Pemerintah Panik

Sabtu, 14 Januari 2012 09:31 wib
JAKARTA - DPR meragukan kesiapan pemerintah mengenai konversi BBM karena terkesan
mendadak dan terburu-buru. Apalagi dalam pembahasan RAPBN 2012 isu perubahan kebijakan
energi dari BBM ke BBG tidak menjadi fokus pembahasan antara Pemerintah dan DPR.

"Kami menilai pernyataan pemerintah yang telah siap dengan mekanisme konversi BBM ke BBG

sebagai sikap yang terburu-buru dan tidak melalui perencanaan yang matang. Ini hanya reaktif saja,
sebaiknya pemerintah memulai dengan menyiapkan blue print energi," kata Anggota Komisi Energi
Nasional DPR Mardani dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Sabtu (14/1/2012).

Mardani mengatakan, pemerintah sepertinya panik dan tidak memiliki solusi yang sistematis untuk
mengatasi terjadinya over kuota BBM subsidi yang terjadi setiap tahun.

Apalagi saat ini desakan masyarakat sangat besar agar pemerintah segera menata masalah kebijakan
energi ini. Padahal sebelumnya, pemerintah mentarakan telah siap dengan pelaksanaan konversi
BBM ke BBG, bahkan telah menyiapkan anggarannya untuk pembangunan SPBG dan infrastruktur
lainnya ketika diungkapkan Menko Perekonomian Hatta Rajasa.

Negara mengalami kerugian akibat dari kebijakan suplai produksi untuk gas 1,5 juta barel setara
minyak dan 0,93 juta barel minyak dari kebijakan yang dapat merugikan negara. Ditambah lagi
dengan impor minyak dengan harga mahal karena kebutuhan kita 1,4 juta barel per hari dan
mengekspor gas 0,78 juta barel.

Dia melanjutkan, jika pemerintah cerdas dan berani serta benar-benar berpikir untuk kesejahteraan
rakyat, maka tidak kurang dari Rp79 triliun devisa dapat diselamatkan.

"Dan, pada saat yang sama kita akan mendapat tambahan PDB lebih dari tiga persen karena
turunnya harga energi kita, sehingga harga produk barang dan jasa semakin murah dan menjadikan
kita semakin kompetitif. Lebih dari itu, pertumbuhan ekonomi akan meningkat dan lapangan kerja
tersedia lebih banyak,” pungkas dia. (wdi)

Iwan Supriyatna - Okezone

http://economy.okezone.com/read/2012/01/14/19/557037/konversi-bbm-ke-bbg-bukti-
pemerintah-panik

DPR Desak Pemerintah Siapkan Blueprint Konversi BBM

Tribunnews.com - Sabtu, 14 Januari 2012 06:09 WIB

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mardani, Anggota Komisi Energi Nasional DPR RI melihat pemerintah panik dan tidak memiliki solusi yang sistematis untuk mengatasi terjadinya overquota Bahan Bakar Minyak (BBM) subsisdi yang terjadi setiap tahun.

Apalagi, menurutnya, saat ini desakan masyarakat sangat besar agar pemerintah segera menata masalah kebijakan energi ini.

"Karenanya siapkanlah secara matang dan melibatkan semua stakeholder termasuk DPR RI, pemerintah jangan bertindak sembrono.”

“Kami (DPR) siap dan punya waktu yang cukup kok untuk membahas kebijakan ini ke depan. Penyesuaian anggaran untuk melaksanakan kebijakan ini bisa kita lakukan pada pembahasan APBN Perubahan 2012 nantinya. Yang kami inginkan adalah menyiapkan kebijakan ini secara matang dan berpihak pada kesejahteraan rakyat,” ujar anggota DPR RI yang berasal dari Dapil VII Jabar (Kab. Bekasi, Karawang, Purwakarta) ini, di Jakarta, dalam rilisnya, Jumat (13/1/2012).

Lebih lanjut ia mengatakan kebijakan subsidi BBM yang dilaksanakan pemerintah selama ini dianggap gagal karena lebih banyak subsidi tersebut jatuh kepada orang kaya. Misalnya melalui penggunaann BBM bersubsidi premium yang diberikan kepada pengguna kendaraan pribadi yang pada tahun 2011 mencapai 25,49 juta kiloliter.

Sementara sebagian besar masyarakat bawah yang tidak memiliki kendaraan pribadi tidak dapat menikmati subsidi ini.

Lebih lanjut ia menyebutkan akar masalah kebijakan BBM selama ini adalah adanya kesalahan paradigmatik dan pendekatan yang tidak komprehensif. Kesalahan paradigmatik itu karena masih berkutat pada energi konvensional seperti premium, pertamax, solar dan lain-lain. Bahkan dengan mensubsidinya.

"Sementara itu, kita tidak serius menata sumber enegri baru mulai dari gas, nabati, hingga elektric vehicle.” Mardani menjelaskan secara lebih rinci.

“Kami minta agar pemerintah membuat Blueprint Energy terlebih dahulu. Blueprint Energy ini harus meliputi pemetaan demand energi seperti kebutuhan untuk transportasi, rumah tangga, industri dan lain-lain dan dan diklasifikasikan," pintanya.

Selain itu, di sisi suplai juga, pemerintah juga harus berhitung dengan matang dan berfikir untuk kepentingan bangsa ini ke depan.

Bayangkan, imbuh Mardani, yang juga Ketua DPP PKS Bidang Humas ini, supply produksi untuk gas 1.5 juta barrel setara minyak dan 0.93 juta barel minyak. Sayangnya, Indonesia masih impor minyak dengan harga mahal.

"Karena kebutuhan kita 1.4 juta barel per hari dan mengekspor gas 0.78 juta barel setara minyak dengan harga murah. Betapa banyak kerugian negara dengan 'kebodohan' kebijakan ini. Kemudian, gas alam dijual dengan 3.8 dolar per MMBTU sementara dalam negeri kekurangan pasokan dan kita siap membeli 7 dolar per MMBTU. Sungguh ironis.“

Jika saja, tegasnya, pemerintah cerdas dan berani serta benar-benar berpikir untuk kesejahteraan rakyat, maka tidak kurang dari 79 trilyun devisa dapat diselamatkan. Dan, pada saat yang sama  akan mendapat tambahan PDB lebih dari 3% karena turunnya harga energi di Indonesia.

"Sehingga harga produk barang dan jasa semakin murah dan menjadikan kita semakin kompetitif. Lebih dari itu, pertumbuhan ekonomi akan meningkat dan lapangan kerja tersedia lebih banyak,” ujarnya.

Penulis: Srihandriatmo Malau

http://www.tribunnews.com/2012/01/14/dpr-desak-pemerintah-siapkan-blueprint-konversi-bbm

Pembatasan Subsidi BBM: Konversi BBM ke BBG Terburu-buru

Tribunnews.com - Sabtu, 14 Januari 2012 05:35 WIB

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mardani, Anggota Komisi Energi Nasional (Komisi VII) DPR RI menilai langkah pemerintah melakukan konversi Bahan Bakar Minyak (BBM) ke Bahan Bakar Gas (BBG) adalah terburu-buru.

“Kami menilai pernyataan pemerintah yang telah siap dengan mekanisme konversi BBM ke BBG sebagai sikap yang terburu-buru dan tidak melalui perencanaan yang matang," tegasnya, di Jakarta, Jumat (13/1/2012).

Menurutnya, langkah pemerintah ini hanya reaktif saja. Sebaiknya pemerintah memulai dengan menyiapkan Blueprint Energy.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Menko Perekonomian Hatta Rajasa menyatakan pemerintah telah siap melaksanaan konversi BBM ke BBG. Bahkan telah menyiapkan anggarannya untuk pembangunan SPBG dan infrastruktur lainnya.

Lebih ia mengatakan DPR meragukan kesiapan pemerintah ini karena terkesan mendadak dan terburu-buru. Apalagi dalam pembahasan RAPBN 2012 beberapa waktu yang lalu, isu perubahan kebijakan energi dari BBM ke BBG tidak menjadi fokus pembahasan antara Pemerintah dan DPR.

Karenanya, tegasnya, bagaimana mungkin tiba-tiba pemerintah menyatakan kesiapannya dengan kebijakan ini dan dengan anggarannya.

“Pemerintah sepertinya panik dan tidak memiliki solusi yang sistematis untuk mengatasi terjadinya overquota BBM subsisdi yang terjadi setiap tahun. Apalagi saat ini desakan masyarakat sangat besar agar pemerintah segera menata masalah kebijakan energi ini. Karenanya siapkanlah secara matang dan melibatkan semua stakeholder termasuk DPR RI, pemerintah jangan bertindak sembrono," Mardani menambahkan.

Ditegaskannya, DPR siap dan punya waktu yang cukup untuk membahas kebijakan ini ke depan. Penyesuaian anggaran untuk melaksanakan kebijakan ini bisa dilakukan pada pembahasan APBN Perubahan 2012 nantinya.

"Yang kami inginkan adalah menyiapkan kebijakan ini secara matang dan berpihak pada kesejahteraan rakyat.”

Seperti diketahui, Menteri Keuangan Agus Martowardojo memastikan program pembatasan BBM bersubsidi diterapkan di Jawa-Bali per 1 April 2012. Di Sumatera, Kalimantan, Maluku dan Papua akan berlaku tahun 2013 dan 2014. Hanya angkutan umum, pelayanan umum dan sepeda motor yang berhak memakai BBM subsidi.

alah satu langkah pembatasan BBM subsidi dilakukan denan mengkonversinya ke BBG. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memastikan akan segera merealisasikan program pengalihan bahan bakar minyak (BBM) menuju bahan bakar gas (BBG) untuk angkutan umum. Sebanyak 44 ribu alat konversi (converter kit) akan dibagi kepada angkutan umum.

http://www.tribunnews.com/2012/01/14/konversi-bbm-ke-bbg-terburu-buru

Konversi BBM ke BBG: Awas! Tragedi Tabung Gas Hijau Terulang

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA  - Anggota Komisi VII DPR yang membidangi energi, Mardani meminta agar pemerintah segera mengajukan detil kebijakan konversi BBM ke BBG ke DPR apabila kebijakan tersebut sudah menjadi tekad pemerintah.

"Kami ingin memastikan kebijakan konversi ini mampu untuk mensejahterakan rakyat, ” ujar Mardani kepada Tribunnews.com, Kamis (12/1/2012).

Hal itu disampaikan Mardani terkait pernyataan Menko Perekonomian Hatta Rajasa bahwa Konversi BBM ke BBG tidak perlu menunggu waktu lebih lama lagi, namun bisa langsung dijalankan. Bahkan, Hatta menyatakan telah menyiapkan anggaran untuk pembangunan SPBG dan infrastruktur lainnya sebagaiaman dinyatakan oleh Hatta.

Namun, Mardani menginginkan agar pemerintah merencanakan kebijakan ini dengan matang dan terarah, jangan sekedar untuk kepentingan sesaat dan reaktif terhadap kegagalan kebijakan subsidi BBM, seolah-olah aspiratif dengan isu yang berkembang.

“Kita harus bicarakan secara pasti legalitas kebijakan ini dan blue print kebijakan dalam skala menyeluruh sebagai Kebijakan Energi Nasional termasuk sasaran yang hendak dicapai dan seberapa besar penghematan APBN yang bisa dilakukan,” tambah Mardani.

Mardani sangat mengapresiasi tekad pemerintah untuk segera melaksanakan usaha pembatasan BBM yang telah sering mengalami over quota sehingga mengakibatkan pembengkakan subsidi yang membebani APBN .

“Karenanya kami mengundang Menteri ESDM sebagai instansi yang bertanggung jawab terhadap kebijakan ini, kemudian Menristek untuk memastikan kelayakan teknologi serta keamanannya, jangan sampai karena perencanaan yang kurang matang, sehingga merugikan masyarakat seperti “bom tabung hijau” yang sempat marak beberapa waktu lalu, jangan sampai hal serupa terjadi lagi dalam pelaksanaan kebijakan ini,” jelas Mardani.

Selanjutnya, karena hal ini berimplikasi kepada masalah Lingkungan Hidup, maka juga kami mengundang Menteri Lingkungan Hidup agar terlibat aktif dalam kebijakan ini. Lebih jauh, kebijakan konversi ini akan berimplikasi pada pengurangan emisi karbon dan perubahan iklim.

Untuk itu kami akan mengundang juga Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) untuk hadir pada pembicaraan bersama ini. Sesuai Protocol Kyoto, kebijakan ini memiliki aspek “carbon trade”, yaitu kompensasi yang akan didapatkan oleh Indonesia karena menyelematkan lingkungan dari bahaya carbon secara konsisten.

"Diharapkan DNPI bisa menghitung berapa besar nilai penghematan yang dilakukan Indonesia dan besarnya kompensasi yang diperoleh,” ujar Mardani yang berasal Dapil Jabar VII (Kab. Bekasi, Karawang, dan Purwakarta).

Outcomes kebijakan konversi BBM ke BBG ini adalah penghematan dan kemungkinan adanya penerimaan Negara dari “Carbon Trade”, maka hal ini akan mempengaruhi posisi APBN.

"Diharapkan keterlibatan Menteri Keuangan dalam pembicaraan ini," katanya.

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Willy Widianto

http://www.tribunnews.com/2012/01/12/awas-tragedi-tabung-gas-hijau-terulang

Pemerintah Mesti Matang Rencanakan Kebijakan Konversi BBM ke BBG

(11 Jan 2012 09:04)

Senayan - Anggota Komisi VII DPR Mardani mendesak pemerintah segera mengajukan detil kebijakan konversi BBM ke BBG ke DPR. Jika pemerintah bertekad mengeluarkan kebijakan ini, maka hasilnya harus mampu menyejahterakan rakyat.

Ia berharap pemerintah merencanakan kebijakan ini secara matang dan terarah. Tidak sekadar demi kepentingan sesaat atau cuma mengalihkan kegagalan akibat kebijakan subsidi BBM selama ini. Tidak pula jadi alat politik pencitraan seolah aspiratif dengan isu yang berkembang.

“Kita harus bicarakan secara pasti legalitas kebijakan ini dan blue print kebijakan dalam skala menyeluruh sebagai Kebijakan Energi Nasional, termasuk sasaran yang hendak dicapai dan seberapa besar penghematan APBN yang bisa dilakukan,” ujar Mardani, Selasa (10/1).

Menurut Mardani, tekad pemerintah untuk melaksanakan pembatasan BBM yang telah melebihi kuota adalah tindakan tepat. Sebab subsidi BBM sangat membebani APBN. Karena itu, pihaknya akan mengundang Menteri ESDM sebagai instansi yang bertanggung jawab terhadap kebijakan ini untuk rapat di DPR.

"Kami juga mengundang Menristek untuk memastikan kelayakan teknologi serta keamanannya. Jangan sampai karena perencanaan yang kurang matang, nanti malah merugikan masyarakat seperti ’bom tabung hijau’ yang sempat marak beberapa waktu lalu. Jangan sampai hal serupa terjadi lagi dalam pelaksanaan kebijakan ini,” ujarnya.

DPR juga akan mengundang Menteri Lingkungan Hidup agar terlibat aktif. Sebab, kebijakan ini akan berimplikasi pada pengurangan emisi karbon dan perubahan iklim. Selain itu, DPR bakal mengundang pula Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) untuk menghitung besar nilai penghematan yang dilakukan Indonesia terkait Protocol Kyoto dan besarnya kompensasi yang diperoleh. Sesuai Protocol Kyoto, Indonesia berhak mendapatkan kompensasi atas upaya penyelamatan lingkungan dari bahaya karbon secara konsisten.

”Outcomes kebijakan konversi BBM ke BBG adalah penghematan dan kemungkinan adanya penerimaan negara dari Carbon Trade. Hal ini akan mempengaruhi posisi APBN,” terang anggota dewan dari dapil Jawa Barat ini.

Sebelumnya, Menko Perekonomian Hatta Rajasa menegaskan, konversi BBM ke BBG akan langsung dijalankan tanpa menunggu waktu lebih lama. Hatta bahkan mengatakan bahwa anggaran untuk infrastuktur dan sarana lainnya sudah dipersiapkan. Sehingga pada 1 April nanti kebijakan ini sudah dapat dimulai, terutama di Pulau Jawa.

Reporter: Jay Waluyo | Penulis: Jay Waluyo | Editor: Hadi Rahman

http://www.jurnalparlemen.com/news/2012/01/pemerintah-mesti-matang-rencanakan-kebijakan-konversi-bbm-ke-bbg

Mardani: BPH Migas Jangan Pasif

Senayan - Peran dan fungsi Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) harus disesuaikan dengan UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang mewajibkan pemerintah menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian BBM ke seluruh Indonesia. Demikian disampaikan anggota Komisi VII DPR RI Mardani. 

Menurut Mardani, selama ini pemerintah dianggap tidak mampu dalam menjamin ketersediaan BBM di seluruh Indonesia, sehingga sering terjadi kelangkaan BBM yang mengakibatkan antrean masyarakat dan terhambatnya mobilitas perekonomian, khususnya di daerah luar Jawa.

Dalam isu ini, fungsi regulator body yang membuat aturan main dan supervisor body yang mengawasi dirasakan kurang dapat menjamin terlaksananya fungsi penyediaan BBM ke seluruh pelosok Indonesia. "Seharusnya BPH Migas jangan pasif tapi aktif dalam membuat terobosan, termasuk di antaranya mengusulkan agar energi mix atau kebijakan tidak melulu tergantung pada BBM tapi mengandalkan gas bumi," kata Mardani dalam rilisnya, Rabu (7/12). 

Mardani mengatakan hal itu terkait fit and proper test calon ketua dan anggota Komite BPH Migas yang berlangsung sejak 5 Desember 2011 hingga 8 Desember 2011 di Komisi VII DPR RI. 

"Komisi VII DPR RI akan memilih 9 dari 18 calon ketua dan anggota BPH Migas masa jabatan 2011-2015. Sejak Senin dan Selasa telah di-fit and proper test sebanyak 11 calon dan akan dilanjutkan pada Rabu ini," kata anggota DPR Dapil Jawa Barat VII Jabar ini.

Menurut Mardani, saat ini masih terdapat kesenjangan antara kemampuan kepemilikan tujuh unit kilang pengolahan minyak yang cuma menghasilkan 720 mbsd, sedangkan kebutuhan nasional 1.069 mbsd. "Jadi ada sekitar hampir 400-an mbsd yang harus diimpor dan pada saat yang sama pola transportasi yang digunakan mayoritas menggunakan kapal tanker, padahal mestinya pipa jaringan distribusi sudah harus dilakukan," ujar Mardani.

Dengan sistem transportasi menggunakan tanker ini kemungkinan hambatan terhadap kepastian kesediaan BBM di seluruh pelosok dapat bermasalah karena ombak laut 3 meter saja tanker tidak dapat merapat ke pelabuhan, sehingga timbul ketidakpastian. Padahal, mayoritas wilayah kita negara kepulauan.

Isu lain adalah mengenai keberanian anggota BPH Migas untuk segera mencabut subsidi yang tidak tepat sasaran karena subsidi yang ada sekarang ini justru diberikan kepada bahan bakar konvensional, bukan diberikan kepada gas. 

Menurut Mardani, jika pemerintah mampu mengonversi BBM konvensional bensin dan solar menggunakan elpiji, maka tidak kurang dari Rp 33 triliun dapat dihemat oleh pemerintah. "Itu jauh lebih murah, bersih, dan sehat ketimbang kita tetap menyubsidi bahan bakar konvensional."

Mardani menyayangkan ketiga isu di atas yang merupakan persoalan mendasar BPH Migas ternyata belum mampu ditangkap secara baik oleh peserta fit and proper test. "Saya belum melihat peserta mampu melihat persoalan mendasar tersebut sebagai isu kritis yang harus segera diselesaikan di BPH Migas," jelas politisi PKS ini.

07 Dec 2011 13:38

(http://www.jurnalparlemen.com/news/2011/12/mardani-bph-migas-jangan-pasif-)