Jakarta (14/12) – Pemerintah harus lebih
serius untuk mengembangkan energi "baru" sebagai alternatif pengganti
energi “tua” dengan melakukan evaluasi terhadap seluruh kebijakan pemerintah
yang meliputi Undang undang dan lembaga yang terkaitnya dengannya seperti BPH
Migas. Demikian rilis yang disampaikan Mardani, Anggota Komisi VII DPR RI,
dalam rangka menindaklanjuti pasca terpilihnya ketua dan anggota BPH Migas.
Pemerintah saat ini masih sangat fokus
pada penggunaan energi “tua” seperti bensin dan solar. Mardani menilai,
Kebijakan pemerintah masih terlihat setengah hati untuk menggunakan alternatif
bahan bakar yang berasal dari energi “baru” sebagai pengembangan energi di masa
depan. Meskipun sudah ada pencanangan, namun masih sebatas retorika karena
belum adaaction plan yang jelas.
“Kenapa pemerintah masih juga
mempertahankan kebijakan subsidi BBM yang demikian besar ini? Beberapa tahun
yang lalu pernah diterapkan BBG untuk taxi dan bus, tapi sekarang terlihat
tidak ada sikap yang jelas bagaimana pengembangan selanjutnya.” Demikian
anggota Fraksi PKS ini mempertanyakan.
Padahal Indonesia sangat kaya dengan
sumber-sumber energi selain minyak bumi. Mardani mencatat beberapa sumber
energi “baru” yang berpotensi untuk dikembangkan seperti: energi panas bumi,
LPG, mikro hidro, energi angin termasuk energi nuklir dan energi nabati.
Mardani menambahkan, “Penggunaan bensin
dan solar telah terbukti mahal, polutif, dan adanya keterbatasan cadangan
minyak yang sangat berpengaruh terhadap fluktuasi harga, yang akibatnya
memberatkan APBN.” Menurut proyeksi pengamat, harga minyak dalam 15 tahun ke
depan bisa mencapai US$ 200 per barrel,, sementara harga energi baru rata-rata
hanya US$ 45 per barrel. Kalau penggunaan energi baru bisa dipercepat,
Indonesia bisa melakukan penghematan APBN yang luar biasa besar.
Beberapa cost energi baru sekarang memang
relatif mahal karena harus dengan kapasitas ekonomis yang cukup besar, namun jumlah
daya (watt) yang dihasilkan akan lebih banyak sehingga secara keseluruhan
relatif biaya per unitnya lebih murah.
“Pemerintah bisa mulai dengan mewajibkan
PLN menggunakan gas dalam skala yang lebih besar agar dapat menimbulkanmultiflier
effect pada pengembangan penggunaan bahan bakar gas (BBG). Tentu
pemerintah harus mensupport dengan memberikan kemudahan bagi PLN untuk
mendapatkan sumber BBG.” Tambah politisi PKS ini. Prioritas lain yang perlu
dikembangkan adalah subsidi konverter bagi pemiliki kendaraan bermotor.
“Subsidi in hanya membutuhkan sekitar 9T per tahun, bandingkan dengan subsidi
BBM saat ini sebesar 42T, sehingga APBN bisa dihemat sebesar 33T.” Jelas
Mardani yang juga Ketua DPP PKS Bidang Humas.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar