"Selama ini pemerintah tidak mampu dalam menjamin ketersediaan BBM di seluruh Indonesia sehingga sering terjadi kelangkaan BBM yang mengakibatkan antrian masyarakat dan terhambatnya mobilitas perekonomian, khusunya di daerah luar Jawa,"jelasnya kepada Parle baru-baru ini seusai fit and proper test ketua dan anggota BPH Migas periode 2011-2015, di Gedung DPR RI
Dalam isu tersebut, fungsi regulator body yang membuat aturan main dan supervisor body yang mengawasi dirasakan kurang dapat menjamin terlaksananya fungsi penyediaan BBM ke seluruh pelosok NKRI. "Seharusnya BPH Migas jangan pasif tapi aktif dalam membuat terobosan, termasuk diantaranya mengusulkan agar energi mix atau kebijakan tidak melulu tergantung pada BBM tapi mengandalkan Gas bumi,"Tambah Mardani yang juga Ketua DPP PKS Bidang Humas.
Disampaikan juga, bahwa saat ini masih terdapat kesenjangan antara kemampuan kepemilikan tujuh unit kilang pengolahan minyak yg cuma menghasilkan 720 mbsd, sedangkan kebutuhan nasional 1069 mbsd. "Jadi ada sekitar hampir 400-an mbsd yg harus diimpor dan pada saat yang sama pola transportasi yg digunakan mayoritas menggunakan kapal tanker pada hal mestinya pipa jaringan distribusi sudah harus dilakukan." Imbuh Mardani.
Dengan sistem transportasi menggunakan tanker ini kemungkinan hambatan terhadap kepastian kesediaan BBM diseluruh pelosok dapat bermasalah karena ombak laut 3 meter saja tanker tidak dapat merapat kepelabuhan, sehingga timbul ketidakpastian. Padahal mayoritas wilayah kita negara kepulauan.
Isu lain adalah mengenai keberanian anggota BPH Migas untuk segera mencabut subsidi yg tidak tepat sasaran karena subsidi yg ada sekarang ini justru diberikan kepada bahan bakar konvensional bukan diberikan kpd gas. Mardani menambahkan, "Jika pemerintah mampu mengkonversi bbm konvensional bensin dan solar menggunakan elpiji maka tidak kurang dari 33 trilyun dapat dihemat oleh pemerintah. Itu jauh lebih murah, bersih, dan sehat ketimbang kita tetap mensubsidi bahan bakar konvensional.
Mardani menyayangkan, ketiga isu diatas yang merupakan persoalan mendasar BPH Migas ternyata belum mampu ditangkap secara baik oleh peserta fit and proper test. "Saya belum melihat peserta mampu melihat persoalan mendasar tersebut sebagai isu kritis yang harus segera diselesaikan di BPH Migas". Jelas politisi PKS ini.
Seperti kita ketahui. dalam fit and proper test pemilihan ketua dan anggota BPH Migas yang berlangsung sejak 5 Desember 2011 hingga 8 Desember 2011 di DPR RI. "Komisi VII DPR RI akan memlih 9 dari 18 calon Ketua dan Anggota BPH Migas masa jabatan 2011-2015. Sejak senin dan selasa telah di fit and proper test sebanyak sebelas calon dan akan dilanjutkan pada rabu ini." Demikian Mardani yang berasal dari Dapil VII Jabar (Kab Bekasi, Karawang dan Purwakarta).(si)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar