Jakarta (16/01). “Kami meminta pemerintah untuk segera mengambil sikap mengenai kebijakan pembatasan BBM yang akan diambil, apakah melalui konversi BBM ke BBG dan atau kebijakan harga BBM yang dilakukan secara komprehensif. Hal ini mengingat pemerintah sudah beberapa kali mengalami kuota subsidi BBM yang berlebih.” Demikian Mardani, Anggota Komisi Energi DPR RI meminta ketegasan dari Pemerintah dalam Rapat Kerja dengan Menteri ESDM pagi ini (Senin, 16/1/2012).
Sebagaimana diketahui, kebijakan pemerintah mengenai subsidi BBM selalu mengalami overquota dan terakhir tahun 2011 yang lalu mengalami overquota dalam jumlah yang cukup besar yaitu mencapai 1,5 juta kiloliter atau setara dengan Rp 3 Trilyun. “Kelebihan kuota ini dipastikan berasal dari konsumsi mobil yang meningkat, baik mobil pribadi maupun umum.” Tambah Mardani Siera yang berasal dari Dapil Jabal VII (Bekasi, Karawang dan Purwakarta) mencoba menjelaskan.
Lebih jauh Mardani menguraikan, “Peningkatan konsumsi BBM oleh mobil ini dikarenakan jumlah mobil yang terus meningkat di tengah keterbatasan jalan (yang sangat lambat pertumbuhannya). Akibat dari keterbatasan sarana ini adalah menimbulkan kemacetan. Kemacetan demi kemacetan ini sudah dipastikan menghabiskan dan meningkatkan penggunaan BBM yang terbuangpercuma begitu saja”. Hal tersebut juga diakui oleh Menteri ESDM memberikan penjelasan dalam Rapat Kerja dengan Komisi Energi DPR RI pagi ini (Senin, 16/01/2012) di Gedung DPR RI. “Setiap mobil mengkonsumsi BBM rata-rata 3 liter setiap harinya. Jadi, jika ada 1 juta mobil yang bergerak di jalan, maka otomatis BBM yang dikonsumsinya adalah sebanyak 3 juta liter perhari.” Jelas Menteri ESDM.
“Artinya, pemborosan penggunaan BBM adalah terkait juga dengan masalah ketersediaan infrastruktur jalan dan pertumbuhan mobil. Sehingga, solusi utamanya adalah bagaimana menambah jalan atau memperbaiki insfrastruktur jalan, atau diversifikasi moda transportasi dan juga mengendalikan pertumbuhan mobil”. Papar Mardani berusaha mengurai solusi. “Pembatasan penggunaan BBM melalui konversi BBM ke BBG adalah solusi sekunder dari masalah utama melonjaknya penggunaan BBM ini”. Tambah Mardani yang juga Pengurus DPP PKS.
“Jika, hari ini Pemerintah bertekad melaksanakan juga kebijakan Pembatasan BBM melalui konversi BBM ke BBG untuk mobil dinas dan pribadi karena mendasarkan diri pada UU APBN 2012, maka kami juga meminta pemerintah, atas dasar konstitusi yang menuntut Pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya, untuk mengambil kebijakan secara komprehensif dan tuntas!,” demikian tuntut Mardani.
“Artinya, karena pembatasan BBM melalui konversi BBM ke BBG adalah solusi sekunder dari melonjaknya penggunaan BBM akibat pertumbuhan jumlah mobil di luar kapasitas jalan, maka kami meminta pemerintah membuat blueprint perbaikan insfrastruktur jalan dan pengendalian pertumbuhan mobil, termasuk perbaikan sistem transportasi umum dan diversifikasi moda transportasi.” Tambah Mardani.
“Dengan demikian, kebijakan yang diambil pemerintah tidak tambal sulam dan sektoral, tapi komprehensif, sehingga aktivitas ekonomi bisa berjalan secara efektif dan efisien. ” Demikian alumni UI dan UTM Malaysia ini menegaskan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar