Sabtu, 14 Januari 2012 09:31 wib
JAKARTA - DPR meragukan kesiapan pemerintah mengenai konversi BBM karena terkesan
mendadak dan terburu-buru. Apalagi dalam pembahasan RAPBN 2012 isu perubahan kebijakan
energi dari BBM ke BBG tidak menjadi fokus pembahasan antara Pemerintah dan DPR.
"Kami menilai pernyataan pemerintah yang telah siap dengan mekanisme konversi BBM ke BBG
sebagai sikap yang terburu-buru dan tidak melalui perencanaan yang matang. Ini hanya reaktif saja,
sebaiknya pemerintah memulai dengan menyiapkan blue print energi," kata Anggota Komisi Energi
Nasional DPR Mardani dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Sabtu (14/1/2012).
Mardani mengatakan, pemerintah sepertinya panik dan tidak memiliki solusi yang sistematis untuk
mengatasi terjadinya over kuota BBM subsidi yang terjadi setiap tahun.
Apalagi saat ini desakan masyarakat sangat besar agar pemerintah segera menata masalah kebijakan
energi ini. Padahal sebelumnya, pemerintah mentarakan telah siap dengan pelaksanaan konversi
BBM ke BBG, bahkan telah menyiapkan anggarannya untuk pembangunan SPBG dan infrastruktur
lainnya ketika diungkapkan Menko Perekonomian Hatta Rajasa.
Negara mengalami kerugian akibat dari kebijakan suplai produksi untuk gas 1,5 juta barel setara
minyak dan 0,93 juta barel minyak dari kebijakan yang dapat merugikan negara. Ditambah lagi
dengan impor minyak dengan harga mahal karena kebutuhan kita 1,4 juta barel per hari dan
mengekspor gas 0,78 juta barel.
Dia melanjutkan, jika pemerintah cerdas dan berani serta benar-benar berpikir untuk kesejahteraan
rakyat, maka tidak kurang dari Rp79 triliun devisa dapat diselamatkan.
"Dan, pada saat yang sama kita akan mendapat tambahan PDB lebih dari tiga persen karena
turunnya harga energi kita, sehingga harga produk barang dan jasa semakin murah dan menjadikan
kita semakin kompetitif. Lebih dari itu, pertumbuhan ekonomi akan meningkat dan lapangan kerja
tersedia lebih banyak,” pungkas dia. (wdi)
Iwan Supriyatna - Okezone
http://economy.okezone.com/read/2012/01/14/19/557037/konversi-bbm-ke-bbg-bukti-
pemerintah-panik
Tidak ada komentar:
Posting Komentar