JAKARTA, KOMPAS.com - Sejak mencuatnya kasus overquota
subsidi BBM yang mencapai 1,5 juta kiloliter atau setara dengan Rp 3 triliun
pada Desember lalu, hingga kini belum tampak antisipasi yang dilakukan
pemerintah.
"Kejadian
ini sebenarnya sudah berulang kali terjadi, namun belum ada tindakan nyata
pemerintah, baru sebatas wacana," ujar Mardani, anggota Komisi VII DPR RI
di Jakarta, Rabu (4/1/2012).
Mardani
berharap pemerintah serius dan segera mengambil tindakan taktis untuk
merealisasikan kebijakan konversi dari BBM ke BBG. Kebijakan ini sendiri sudah
sering didengung-dengungkan pemerintah, namun belum pernah ada tindakan nyata
yang dilakukan.
Mardani
menyayangkan, pemerintah tetap saja berwacana tentang kebijakan konversi BBM ke
BBG yang kali ini disampaikan Dirjen Migas Evita Legowo di Palembang saat
meresmikan pembagian 200 konventer kit BBG untuk transportasi umum 20 Desember
2011 yang lalu.
Kebijakan
konversi semakin nyata saat Presiden SBY menjanjikan tidak akan ada kenaikan
BBM, yang ada adalah pengusahaan penghematan dan peng-efesien-an pemakaian
energi melalui penggunaan teknologi.
Paling
tidak, itulah yang disampaikan Presiden SBY pada acara "ground
breaking" proyek Residue Fluid Catalytic Cracking (RFCC) PT Pertamina
Refinery Unit IV di Cilacap Jawa Tengah, pada 28 Desember lalu.
"Kami,
Fraksi PKS akan mengamati dan mengawasi secara ketat keseriusan Pemerintah
dalam merealisasikan kebijakan Koversi BBM ke BBG ini. Kami juga mengusulkan
agar kebijakan ini dituangkan dalam bentuk peraturan yang jelas dan definitif,
sehingga pihak yang berkaitan dengan implementasi kebijakan ini dapat bekerja
dengan optimal dan dengan landasan hukum yang kuat," ujar anggota DPR RI
yang berasal dari Dapil Jabar VII (Bekasi, Karawang dan Purwakarta) ini.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar