Pemerintah Mesti Matang Rencanakan Kebijakan Konversi BBM ke BBG

(11 Jan 2012 09:04)

Senayan - Anggota Komisi VII DPR Mardani mendesak pemerintah segera mengajukan detil kebijakan konversi BBM ke BBG ke DPR. Jika pemerintah bertekad mengeluarkan kebijakan ini, maka hasilnya harus mampu menyejahterakan rakyat.

Ia berharap pemerintah merencanakan kebijakan ini secara matang dan terarah. Tidak sekadar demi kepentingan sesaat atau cuma mengalihkan kegagalan akibat kebijakan subsidi BBM selama ini. Tidak pula jadi alat politik pencitraan seolah aspiratif dengan isu yang berkembang.

“Kita harus bicarakan secara pasti legalitas kebijakan ini dan blue print kebijakan dalam skala menyeluruh sebagai Kebijakan Energi Nasional, termasuk sasaran yang hendak dicapai dan seberapa besar penghematan APBN yang bisa dilakukan,” ujar Mardani, Selasa (10/1).

Menurut Mardani, tekad pemerintah untuk melaksanakan pembatasan BBM yang telah melebihi kuota adalah tindakan tepat. Sebab subsidi BBM sangat membebani APBN. Karena itu, pihaknya akan mengundang Menteri ESDM sebagai instansi yang bertanggung jawab terhadap kebijakan ini untuk rapat di DPR.

"Kami juga mengundang Menristek untuk memastikan kelayakan teknologi serta keamanannya. Jangan sampai karena perencanaan yang kurang matang, nanti malah merugikan masyarakat seperti ’bom tabung hijau’ yang sempat marak beberapa waktu lalu. Jangan sampai hal serupa terjadi lagi dalam pelaksanaan kebijakan ini,” ujarnya.

DPR juga akan mengundang Menteri Lingkungan Hidup agar terlibat aktif. Sebab, kebijakan ini akan berimplikasi pada pengurangan emisi karbon dan perubahan iklim. Selain itu, DPR bakal mengundang pula Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) untuk menghitung besar nilai penghematan yang dilakukan Indonesia terkait Protocol Kyoto dan besarnya kompensasi yang diperoleh. Sesuai Protocol Kyoto, Indonesia berhak mendapatkan kompensasi atas upaya penyelamatan lingkungan dari bahaya karbon secara konsisten.

”Outcomes kebijakan konversi BBM ke BBG adalah penghematan dan kemungkinan adanya penerimaan negara dari Carbon Trade. Hal ini akan mempengaruhi posisi APBN,” terang anggota dewan dari dapil Jawa Barat ini.

Sebelumnya, Menko Perekonomian Hatta Rajasa menegaskan, konversi BBM ke BBG akan langsung dijalankan tanpa menunggu waktu lebih lama. Hatta bahkan mengatakan bahwa anggaran untuk infrastuktur dan sarana lainnya sudah dipersiapkan. Sehingga pada 1 April nanti kebijakan ini sudah dapat dimulai, terutama di Pulau Jawa.

Reporter: Jay Waluyo | Penulis: Jay Waluyo | Editor: Hadi Rahman

http://www.jurnalparlemen.com/news/2012/01/pemerintah-mesti-matang-rencanakan-kebijakan-konversi-bbm-ke-bbg

Become a Fan